Konvensasi yang diberikan pemerintah jokowi kepada rakyat, akibat naiknya harga Bbm
Mendengar
kata presiden Joko Widodo akan menaikan harga BBM memang bukanlah
sesuatu yang mengejutkan untuk kita, karena sebelum presiden Joko Widodo
di lantik menjadi presiden Indonesia isu akan naiknya harga BBM ini
sudah menyebar di masyarakat. Belum genap sebulan saja setelah
pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 oktober 2014 lalu, isu
dari kenaikan BBMpun kian menguat, sehingga menimbulkan berbagai pro dan
kontra masyarakat terkait kebijakan tersebut. Namun, kendati demikian
kebijakan presiden Joko Widodo untuk menaikan harga BBM mempunyai dampak
positif. Dampak positif tersebut dapat dirasakan dalam jangka panjang.
Sebelum
kita bicara mengenai dampak dari kebijakan presiden jokowi menaikan
harga BBM. Ada baiknya kita melihat sejarah perubahan harga BBM (bahan
bakar minyak) di Indonesia terlebih dahulu dari dulu sampai sekarang.
Dalam sejarahnya, sejak tahun 1980 hingga sekarang, berdasarkan informasi dari wikipedia indonesia
telah mengalami 19 kali perubahan harga BBM jenis premium,sebagai salah
satu bahan bakar yang sering di gunakan, dan 18 kali perubahan harga
solar. Perubahan sebanyak itu hanya terjadi 4 kali penurunan harga
premium, yaitu ketika era kekuasaan presiden Habibie satu kali dan
presiden Susilo Bambang Yuudhoyono (SBY) tiga kali.
Banyak
orang yang menanggapi dampak dari kebijakan Presiden Joko Widodo
menaiakan harga bahan bakar minyak ini dari berbagai sudut pandang yang
berbeda ada yang berpikiran positif dan ada pula yang berpikiran
negatif. sebenarnya kita bisa lihat dari dua sudut pandang yang berbeda
mengenai dampak dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) ini. Kita
bisa lihat dari sudut pandang Positif dari kenaikan harga BBM ini dan
begitu pula kita bisa lihat dari segi Negatifnya.
Kita
lihat dari sudut pandang yang positif, mengenai dampak dari kenaikan
harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Dampak positif dari pemerintah menaikan
harga bbm yaitu mungkin pemerintah ingin menyelamatkan anggaran APBN
kalo tidak begitu kerugian APBN akan membengkak.
Mungkin anggaran untuk subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) akan di alihkan untuk bidang yang lebih penting seperti untuk membiayayai program produktif. Misalnya proyek insfraktuktur, Pendidikan, kesehatan, hingga pengembangan transportasi massal. terus juga bisa memunculkan kreatifitas untu membuat energi alternatif, bisa membuat warga negara yang baik lebih hemat karena Bahan Bakar Mminyak (BBM) mahal, bisa mencegah terjadinya pemakain yang berlebih alias boros, bisa mengurangi efek pemanasan global karena alat kebutuhan sehari-hari yang bisa kita lihat adalah kendaraan bermotor yang menggunakan Bahan Bakar Mminyak (BBM) dan juga bisa menghemat devisa negara.
Dan mungkin juga dengan di naikannya Bahan Bakar Minyak (BBM) ini 90% masyarakat indonesia yang meggunakan kendaraan pribadi bisa beralih menggunakan transportasi umum atau yang lebih hemat lagi beralih menggunakan sepeda yang juga bisa mengurangi kemacetan. Begitulah jika kita lihat dari sudut pandang yang positif mengenai dampak kebijakan Presiden Jokowi menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Mungkin anggaran untuk subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) akan di alihkan untuk bidang yang lebih penting seperti untuk membiayayai program produktif. Misalnya proyek insfraktuktur, Pendidikan, kesehatan, hingga pengembangan transportasi massal. terus juga bisa memunculkan kreatifitas untu membuat energi alternatif, bisa membuat warga negara yang baik lebih hemat karena Bahan Bakar Mminyak (BBM) mahal, bisa mencegah terjadinya pemakain yang berlebih alias boros, bisa mengurangi efek pemanasan global karena alat kebutuhan sehari-hari yang bisa kita lihat adalah kendaraan bermotor yang menggunakan Bahan Bakar Mminyak (BBM) dan juga bisa menghemat devisa negara.
Dan mungkin juga dengan di naikannya Bahan Bakar Minyak (BBM) ini 90% masyarakat indonesia yang meggunakan kendaraan pribadi bisa beralih menggunakan transportasi umum atau yang lebih hemat lagi beralih menggunakan sepeda yang juga bisa mengurangi kemacetan. Begitulah jika kita lihat dari sudut pandang yang positif mengenai dampak kebijakan Presiden Jokowi menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Sebenarnya
tidak ada alasan lagi untuk tidak merelokasikan subsidi Bahan Bakar
Minyak (BBM) ke subsidi sektor lain yanglebih di butuhkan. Sangat jelas
bukti bahwa subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) sangat tidak tepat sasaran.
Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang semakin membengkak telah
membebani APBN dan mengurangi fiscal space, padahal alokasi subsidi BBM
sangat timpang dibandingkan alokasi untuk aspek lain, seperti
pendidikan, kesehatan , dan bantuan sosial. Keuntungan dari subsidi
Bahan Bakar Minyak (BBM) hanya dinikmati oleh masyarakat yang
berpendapatan menengah ke atas saja kurang lebih 70% masyarakat yang
dapat di katan mampu ataumasyarakat menengah ke atas menggunakan BBM
bersubsidi ini. Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) ini pula merupakan
salah satu faktor utama penyebab defisit ganda yang di alami indonesia,
dimana dengan mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), APBN dapat di
selamatakan. Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) merupan kebijakan yang
mistargetted, dimana masyarakat berpendapatan menengah ke atas
mendapatkan porsi paling besar dari subsidi.
Ada
positif pasti pula ada negatif. Setelah kita tadi melihat kebijakan
Presiden Jokowi menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dari sudut
pandang yang Positif, kita lihat dampak dari kenaikan harga Bahan Bakar
Minyak (BBM) dari sudut pandang yang Negatif. Dari dampak positif
kenaiakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) lebih banyak dirasakan oleh
masyarakat terutama masyarakat kalangan menengah ke bawah. Dampak dari
kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) di pastikan akan menambah pengeluaran
anggaran rumah tangga. Pengeluaran tersebut akan bertambah untuk sektor
trasportasi dan yang pasti biaya untuk membeli sembilan bahan pokok
pasti akan bertambah, akan mendoronng naiknya tingkat inflasi yang
berpengaruh terhadap naiknya harga kebutuhan poko di masyarakat, akan
melemahkan daya beli masyarakat dipasar nasional karena tidak
bertambahnya penghasilan mereka kecuali kalangan pegawai negri sipil,
terhadap sektor ekonomi makro akan dirasakan dengan meningkatya inflasi,
sedangkan dari sisi sosial pengaruh dari kenaikan Bahan Bakar Minyak
(BBM) akan memberikan dampak pemiskinan yang semakin tinggi.
Dan secara politis dengan terjadiya kenaikan BBM akan mengakibatkan semakin tingginya biaya politik yang harus di bayar dan pasti akan semkin maraknya penyelewengan-penyelewengan kekuasaan yang terjadi di negri ini. Kenaikan BBM ini dipandang sebagai salah satu langkah kebijakan “teori evolution/evolusi” agar mempermudah dalam membedakan antara masyarakat yang mampu bertahan dan tidak mampu bertahan secara ekonomi, hal ini di pandang sangat berpihak pada para kapitalis.
Kebijakan kenaikan BBM oleh indonesia adalah hal ironi, dimana indonesia adalah negara penghasil atau memiliki sumber daya alam BBM yang melimpah namun tidak dapat dimanfaatkan untuk rakyat.
Dan secara politis dengan terjadiya kenaikan BBM akan mengakibatkan semakin tingginya biaya politik yang harus di bayar dan pasti akan semkin maraknya penyelewengan-penyelewengan kekuasaan yang terjadi di negri ini. Kenaikan BBM ini dipandang sebagai salah satu langkah kebijakan “teori evolution/evolusi” agar mempermudah dalam membedakan antara masyarakat yang mampu bertahan dan tidak mampu bertahan secara ekonomi, hal ini di pandang sangat berpihak pada para kapitalis.
Kebijakan kenaikan BBM oleh indonesia adalah hal ironi, dimana indonesia adalah negara penghasil atau memiliki sumber daya alam BBM yang melimpah namun tidak dapat dimanfaatkan untuk rakyat.
Sebenarnya dari kebijakan presiden Joko
Widodo adalah untuk menyeimbangkan pendapatan rakyat di indonesi. Jadi
makin dia kaya pendapatan makin tinggi ini membuat gap makin tinggi nah
gap antara kaya miskin, dengan adanya kenaikan harga BBM subsidi, maka
pengeluaran golongan ekonomi ke atas akan berkurang, oleh karenanya,
uangnya harus digunakan untuk membantu golongan ekonomi ke bawah.
Jadi
akan lebih landai. Selain itu, infrastruktur harus ada dananya, tetapi
APBN hasil penghematan subsidi harus berpihak pada orang miskin. Tidak
hanya itu, nantinya dana pengalihan subsidi BBM ini bisa dialihkan ke
sektor-sektor lainnya yang perlu penambahan dana APBN. Arahnya pada
pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pedesaan, pertanian, usaha kecil
mikro. Infrastruktur yang dasar. Kalau infrastruktur membangun airport,
membangun jalan tol, beri semua market mechanism, tidak boleh yang
bersifat komersial, yang itu harus oleh pasar artinya ada mekanisme
pasar. Yang harus di lakukan oleh indosesia.
Melihat
dari dampak positif banyak masyarakat yang sempat kecewa dengan
kebijakan tersebut mulai menerima kebijakan presiden untuk menaikan BBM
dan presiden pun memastikan bahwa dampak negatif dan kepanikan yang
rakyat rasakan hanya bersifat sementara dan rakyat akan ikut merasakan
langsung dampak positif dari kebijakan tersebut.
Dan
solusinya itu yaitu indonesia seharusnya lebih mandiri dalam mengelola
kekayaan negara seperti BBM di indonesia sehingga dapat mengurangi
kebocoran subsidi dan mengedepankan konstitusi untuk menunjang
kesejahteraan rakyat indonesia bukan mencari celah untuk mendapatkan
keuntungan pribadi atau golongan.
Dan
dalam upaya subsidi BBM harus tepat sasaran, dalam penyalurannya
seharusnya mendapat kontrol yang ketat dari pemerintah, sehingga tidak
menjadi permainan pasar bagi para penyalur.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar